FIQH PERIODE IJTIHAD

BAB  I

PENDHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam sebagai agama samawi, memiliki kitab suci al-Qur’an. Sebagai sumber utama, al-Qur’an mengandung berbagai ajaran. Di kalangan ulama ada yang membagi kandungan al-Qur’an kepada tiga kelompok besar, yaitu aqidah, khuluqiyyah dan ‘amaliah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. Khuluqiyah ber­kaitan dengan etika atau akhlak. Dan amaliah berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari aqwal (ungkapan-ungkapan), dan af’al (perbuatan-perbuatan manusia). Kelompok terakhir (‘ama­liah) ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi ke dalam dua besar. Pertama ; Ibadat, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua ; mu’amalah, yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.[1]

Hukum tentang ‘amaliah kemudian lebih dikenal dengan sebutan fiqh, yang bearti “paham yang mendalam”. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriyah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu zahir kepada ilmu bathin. Karena itulah at-Tirmizi menyebutkan “fiqh tentang sesuatu”, berarti mengetahui batinnya sampai kepada ke dalamannya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa fiqhun atau paham tidak sama dengan ‘ilmu walaupun wazan lafaznya sama. Meskipun belum menjadi ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari segi kesiapannya menangkap apa yang yang dituntut. Ilmu bukanlah dalam bentuk zhanni seperti paham atau fiqh yang merupakan ilmu tentang hukum yang zhanni dalam dirinya.

Secara definitif, fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili”. Dalam definisi ini fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh itu semacam ilmu pengetahuan. Memang fiqh itu tidak sama dengan ilmu seperti disebutkan di atas, fiqh itu bersifat zhanni. Fiqh adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan zhannya, sedang ilmu tidak bersifat zhanni seperti fiqh. Namun karena zhan dalam fiqh ini kuat maka ia mendekati ilmu, karenanya dalam definisi ini ilmu digunakan juga untuk fiqh.

Dalam definisi di atas terdapat batasan atau fasal yang disamping menjelaskan hakikat dari fiqh itu sekaligus juga memisahkan arti kata fiqh itu dari yang bukan fiqh. Batasan itu adalah melalui penggunaan kata hukum, syar’iyyah, ‘amaliah dan penggunaan kata digali dan ditemukan serta kata tafsili.

Al-Amidi memeberikan definisi yang berbeda dengan yang di atas, yaitu “Ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara’ yang bersifat furu’iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal”.[2]

Dengan menganalisa kedua definisi di atas dapat ditemukan hakikat fiqh, yaitu ;

1.      Fiqh itu adalah ilmu tentang hukum Allah;

2.      Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat ‘amaliyah furu’iyah;

3.      Fiqh itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujtahid atau faqih.

Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa fiqh itu adalah “dugaan kuat yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah”. Dari pengertian ini terlihat kaitan yang sangat erat antara fiqh dan syari’ah, dimana syari’ah diartikan sebagai ketentuan yang ditetapkan Allah tentang tingkah laku manusia di dunia dan akhirat. Ketentuan Allah itu terbatas dalam firman dan penjelasannya melalui lisan Nabi Muhammad saw. Semua tindakan manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasul-Nya. Untuk mengetahui keseluruhan apa yang dikehendaki Allah tentang tingkah manusia itu, harus ada pemahaman mendalam tentang syari’ah, sehingga secara ‘amaliah, syari’ah dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi bagaimanapun juga. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terinci. Ketentuan terinci tingkah laku mukallaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syari’ah itu disebut fiqh.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan masalahnya yakni, bagaimanakah sesungguhnya pemahaman tentang fiqh pada masa ijtihad ?

Adapun batasan masalah yang dimaksud dengan masa ijtihad di sini, menurut hemat penulis terbagi dalam tiga periode, di mana akal dengan landasan mashlahat mulai diterapkan secara proporsional dan profesional,yakni periode khulafa’ al-Rasyidun, masa awal pertumbuhan fiqh dan masa keemasannya.

BAB  II

PEMBAHASAN

A. Fiqh Pada Masa Khulafa’ al-Rasyidun.

Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad saw. sampai Mu’awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H/661 M. Sumber fiqh pada periode ini, di samping al-Qur’an dan sunah Nabi SAW, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam nash. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin al-Khattab menjadi khalifah (13 H/634 M), ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budayanya masing-masing.

Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha’ berbenturan dengan budaya, moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang di­taklukkan Islam sudah sangat luas dan masing­masing memiliki budaya, tradisi, situasi, dan kondisi yang menantang para fuqaha’ dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoal­an baru tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru itu, para sahabat pertama kali merujuk pada al-Qur’an. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam al-Qur’an, mereka mencari jawab­annya dalam sunah Nabi Muhammad saw. Namun jika dalam sunah Rasulullah saw tidak dijumpai pula jawab­annya, mereka melakukan ijtihad.[3]

B. Fiqh Pada Masa Awal Pertumbuhannya.

Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 H. Periode ini merupakan titik awal pertumbuhan fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarnya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa al-Khulafa’ ar-Rasyidun (terutama sejak Usman bin ‘Affan men­duduki jabatan khalifah, 33 H/644 M), muncul ber­bagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut.

Di Irak, Ibnu Mas’ud muncul sebagai fuqaha’ yang menjawab berbagai persoalan hukum yang di­hadapinya di sana. Dalam hal ini sistem sosial ma­syarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat Hedzjaz atau Hijaz (Mekah dan Madinah). Saat itu, di Irak telah terjadi pembauran etnik Arab dengan etnik Persia, sementara masyarakat di Hedzjaz lebih bersifat homogen. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas`ud mengikuti pola yang telah ditempuh Umar bin al-Khattab, yaitu lebih ber­orientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan makna harfiah teks-teks suci. Sikap ini diambil Umar bin al-Khattab dan Ibnu Mas’ud karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan saat teks suci diturunkan. Atas dasar ini, penggunaan nalar (analisis) dalam berijtihad lebih dominan. Dari perkembangan ini muncul madrasah atau aliran ra’yu (akal) (ahl al-hadits dan ahl al-ra’yi).

Sementara itu, di Madinah yang masyarakatnya lebih homogen, Zaid bin Sabit (11 SH/611 M-45 H/ 665 M) dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab (Ibnu Umar) bertindak menjawab berbagai persoalan hu­kum yang muncul di daerah itu. Adapun di Mekah, yang bertindak menjawab berbagai persoalan hukum adalah Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) dan sa­habat lainnya. Pola dalam menjawab persoalan hu­kum oleh para fuqaha’ Madinah dan Mekah sama, yaitu berpegang kuat pada al-Qur’an dan hadits Nabi saw. Hal ini dimungkinkan karena di kedua kota inilah wahyu dan sunah Rasulullah saw diturun­kan, sehingga para sahabat yang berada di dua kota ini memiliki banyak hadits. Oleh karenanya, pola fuqaha’ Mekah dan Madinah dalam menangani ber­bagai persoalan hukum jauh berbeda dengan pola yang digunakan fuqaha’ di Irak. Cara-cara yang di­tempuh para sahabat di Mekah dan Madinah menjadi cikal bakal bagi munculnya alirah ahl al-hadits.[4]

Ibnu Mas`ud mempunyai murid-murid di Irak sebagai pengembang pola dan sistem penyelesaian masalah hukum yang dihadapi di daerah itu, antara lain Ibrahim an-Nakha’i (w. 76 H), Alqamah bin Qais an-Nakha’i (w. 62 H), dan Syuraih bin Haris al-Kindi (w. 78 H) di Kufah; al-Hasan al-Basri dan Amr bin Salamah di Basra; Yazid bin Abi Habib dan Bakir bin Abdillah di Mesir; dan Makhul di Suriah. Murid-murid Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab juga bermunculan di Madinah, di antaranya Said bin Musayyab (15-94 H). Adapun murid-murid Abdullah bin Abbas di antaranya Ata bin Abi Rabah (27-114 H), Ikrimah bin Abi Jahal, dan Amr bin Dinar (w. 126 H) di Mekah serta Tawus, Hisyam bin Yusuf, dan Abdul Razak bin Hammam di Yaman.

Murid-murid para sahabat tersebut, yang disebut sebagai generasi tabi’in, bertindak sebagai rujukan dalam menangani berbagai persoalan hukum di zaman dan daerah masing-masing. Akibatnya terbentuk mazhab-mazhab fiqh mengikuti nama para tabi’in tersebut, di antaranya fiqh fiqh an-Nakha’i, fiqh Alqamah bin Qais, dan fiqh Sufyan as-Sauri.

C. Fiqh Pada Masa Keemasan.

Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 H. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode Kemajuan Islam Pertama (700-1000). Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama, sehingga ber­bagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkem­bang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya.

Dinasti Abbasiyah (132 H/750 M-656 H/1258 M) yang naik ke panggung pemerintahan menggan­tikan Dinasti Umayyah memiliki tradisi keilmuan yang kuat, sehingga perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap berbagai bidang ilmu sangat besar. Para penguasa awal Dinasti Abbasiyah sangat mendorong fuqaha’ untuk melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fiqh guna menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap fiqh misalnya dapat dilihat ketika Khalifah Harun ar-Rasyid (memerintah 786­809) meminta Imam Malik untuk mengajar kedua anaknya, al-Amin dan al-Ma’mun. Di samping itu, Khalifah Harun ar-Rasyid juga meminta kepada Imam Abu Yusuf untuk menyusun buku yang meng­atur masalah administrasi, keuangan, ketatanegara­an, dan pertanahan. Imam Abu Yusuf memenuhi permintaan khalifah ini dengan menyusun buku yang berjudul al-Kharaj. Ketika Abu Ja’far al-Mansur (memerintah 754-775) menjadi khalifah, ia juga me­minta Imam Malik untuk menulis sebuah kitab fiqh yang akan dijadikan pegangan resmi pemerintah dan lembaga peradilan. Atas dasar inilah Imam Malik menyusun bukunya yang berjudul al-Muwatta’ (Yang Disepakati).

Pada awal periode keemasan ini, pertentangan antara ahl al-hadits dan ahl al-ra’yi sangat tajam, se­hingga menimbulkan semangat berijtihad bagi masing-masing aliran. Semangat para fuqaha’ mela­kukan ijtihad dalam periode ini juga mengawali mun­culnya mazhab-mazhab fiqh, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Upaya ijtihad tidak ha­nya dilakukan untuk keperluan praktis masa itu, te­tapi juga membahas persoalan-persoalan yang mung­kin akan terjadi yang dikenal dengan istilah fiqh taqdiri (fiqh hipotetis).[5]

Pertentangan kedua aliran ini baru mereda setelah murid-murid kelompok ahl al-ra’yi berupaya membatasi, mensistematisasi, dan menyusun kaidah ra’yu yang dapat digunakan untuk meng-istinbath-kan hukum. Atas dasar upaya ini, maka aliran ahl al-hadits dapat menerima pengertian ra’yu yang dimak­sudkan ahl al-ra’yi, sekaligus menerima ra’yu sebagai salah satu cara dalam meng-istinbath-kan hukum.

Upaya pendekatan lainnya untuk meredakan ketegangan tersebut juga dilakukan oleh ulama masing-masing mazhab. Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, mendatangi Imam Malik di Hedjaz untuk mempel­ajari kitab al-Muwatta’ yang merupakan salah satu kitab ahl al-hadits. Sementara itu, Imam asy-Syafi’i mendatangi Imam al-Syaibani di Irak.

Periode ini juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fiqh dan ushul al-fiqh. Di antara kitab fiqh yang paling awal disusun pada periode ini adalah al-Muwatta’ milik Imam Malik, al-Umm oleh Imam al-Syafi’i, dan Zahir al-Riwayah dan al-Nawadir oleh Imam al-Syaibani. Kitab ushul al-fiqh yang pertama kali disusun adalah al-Risalah oleh Imam al-Syafi’i. Teori ushul al-fiqh dalam masing-masing mazhab pun bermunculan, seperti teori qias, istihsan, istishlah, dll.

BAB  III

KESIMPULAN

Setelah penulis paparkan pembahasan di atas, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan :

1.      Pada periode Khulafa’ al-Rasyidun, untuk pertama kali para fuqaha’ berbenturan dengan budaya, moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang di­taklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki budaya, tradisi, situasi, dan kondisi yang menantang para fuqaha’ dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoal­an baru tersebut.

2.      Periode kedua merupakan titik awal pertumbuhan fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarnya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa al-Khulafa’ ar-Rasyidun (terutama sejak Usman bin ‘Affan men­duduki jabatan khalifah, 33 H/644 M), muncul ber­bagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut.

3.      Pada periode keemasan, ciri khas yang menonjol adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama, sehingga ber­bagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkem­bang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya. Dan pada periode ini juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fiqh dan ushul al-fiqh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan…(et al.)., Ensiklopedia Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van        Hoeve, Jakarta, 2006

Abd al-Wahab Khalaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Dar al-Kuwaitiyyah, Kairo, 1968

Abdullah Nasih Ulwan, Syariat Islam, Alih Bahasa Daud Rasyid, Usamah Press,    Jakarta, 1992

Fathi al-Daraini, al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra’yi fi al-Tasyri’, Dar al-  Kitab al-Hadits, Damsyiq, 1975

Husein Hamid Hasan, Nazhariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Nahdhah          al-Arabiyah, Mesir, 1971

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Diterjemahkan oleh Saefullah Ma’shum    dkk., Pustaka Firdaus, Jakarta, 2005

Syaifuddin Abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, Al-Ihkam Fi      Ushul al- Ahkam, Daar al-Fikr, Beirut, 1996


[1] Abd al-Wahab Khalaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Dar al-Kuwaitiyyah, Kairo, 1968, hlm. 32

[2] Syaifuddin Abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, Al-Ihkam Fi Ushul al- Ahkam, Juz IV, Daar al-Fikr, Beirut, 1996, hlm. 227

[3] Abdul Aziz Dahlan…(et al.)., Ensiklopedia Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2006, hlm. 336

[4] Ibid., hlm. 337

[5] Ibid.

(Sumber Blog : Ustd. Ahmad Rajafi, MHI)

Posted on 28 Juni 2011, in Fiqh. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: